Pendidikan

Asas Terbukanya Pengadilan

Asas Terbukanya Pengadilan

Peraturan hukum acara perdata seperti yang termuat dalam HIR mempunyai sifat yang fleksibel dan terbuka, sebab HIR itu diciptakan untuk golongan bumiputera yang hukum perdata materiilnya adalah hukum adat. Hukum adat selalu berdasarkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat (Abdulkadir Muhamad, 1990:24).

Menurut K. Wantjik Saleh (1981:13), dalam mencontoh lembaga hukum itu, pengadilan menerapkan suatu “ciptaan sendiri” sehingga merupakan suatu “hukum yurisprudensi”, jadi tanpa menyebutkan pasal-pasal dari regelement tersebut. Asas terbukanya sidang pengadilan telah diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, yang menentukan: sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali Undang-Undang menentukan lain (Pasal 18 ayat 1 UU No. 5 tahun 2004).

  1. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengarkan bersama-sama. Asas kedua belah pihak harus didengar dikenal dengan asas “audi et alteram partem atau Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 121, 132 HIR/145, 157 RBg) (Sudikno Mertokusumo, 1988:12).

sumber :

 

https://apartemenjogja.id/diamo-xl-10-apk/