Pendidikan

Asas Tidak Ada Keharusan Mewakilkan

Asas Tidak Ada Keharusan Mewakilkan

HIR/RBg tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR/147 RBg). Dengan demikian hakim tetap memeriksa sengketa yang diajukan, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasanya (Sudikno Mertokusumo, 1988:16).

2.5.   Sifat/Karakteristik Hukum Acara Perdata

            Hukum acara perdata  yang berlaku saat ini sifatnya luwes, terbuka dan sederhana (tidak formalistis). Para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya  untuk mempergunakan hukum yang tidak tertulis disamping juga hukum yang tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

            Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa (kata “merasa” perlu digaris bawahi)  haknya dilanggar  berhak untuk menuntut di pengadilan atau orang yang “dirasa” melanggar hak  dituntut dipengadilan. Dengan kata “merasa” dan “dirasa” ini menunjukan bahwa belum tentu orang tersebut dilanggar haknya dan melanggar hak orang lain.

            Orang yang merasa haknya dilanggar disebut dengan Penggugat. Sedang orang yang  dirasa melanggar hak Penggugat dan ditarik sebagai pihak dimuka pengadilan disebut sebagai Tergugat.

            Apabila dalam satu perkara terdapat banyak Penggugat, maka disebut dengan Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya yang kesemuanya disebut dengan Para Penggugat. Demikian juga dengan Tergugat disebut dengan Tergugat I, Terugat II dan seterusnya yang kesemuanya disebut dengan Para Tergugat.

            Sedangkan apabila terdapat pihak yang dalam praktek disebut dengan Turut Tergugat yang merupakan pihak yang tidak menguasai barang sengketa tapi harus diikutsertakan untuk melengkapi gugatan dan biasanya hanya berkewajiban untuk mematuhi isi putusan.

baca ua :