Umum

Budaya dan paham agama

Permasalahan Budaya Demokrasi

Pada makalah ini kita akan membahas tentang permasalahan budaya demokrasi, akan tetapi kita akan menfokuskannya pada persoalan politik, khususnya pemilu. Dimana sesuai yang kita ketahui bersama bahwasanya sudah menjadi rahasia umum setiap ada pemilihan umum pasti ada yang namanya “serangan fajar” entah itu berupa uang, sembako atau modus-modus yang lain. Hal ini menjadi masalah yang sangat vital karena berjalan terus-menerus seiring berjalannya pemilu di Indonesia. Lantas, bagaimana cara untuk mengatasi maslah tersebut? Dalam makalah ini akan mencoba membahasnya dengan menggunakan penerapan budaya demokrasi dalam mengatasi permasalahan diatas, karena kejujuran dalam pemilu sendiri merupakan salah satu unsur dan prinsip dalam budaya demokrasi.
Dalam era Orde Reformasi seperti sekarang, sebagian rakyat yang masih miskin, dan mempunyai budaya kemiskinan, memengaruhi kelakuan politik mereka, sehingga memberi dampak politik dalam pelaksanaan demokrasi. Demikian pula dalam partisipasi politik, baik pemilu Presiden/Wakil Presiden maupun pemilu parlemen/legislatif di semua peringkat (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota), masalah politik uang mempunyai pengaruh yang besar dalam merubah pilihan para pemilih.
Dalam makalah ini akan dikemukakan permasalahan yang dijadikan isu pembahasan yaitu “budaya demokrasi dalam praktik politik dikalangan orang miskin”. Dalam hal ini praktiknya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

a. Budaya dan paham agama.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah suku Jawa, dan budaya yang dominan adalah budaya Jawa. Masyarakat masih ramai yang mengamalkan budaya sinkretisme, animisme dan mistikisme. Selain itu, mereka masih menganut budaya “ewuh pakewuh” (tidak berani berterus terang), budaya “nrimo” (menerima karena dianggap takdir), budaya “feodalistik”, “nepotistik” dan “paternatistik”.
Menjadi permasalahan dan pertanyaan, dapatkah demokrasi diamalkan secara berkesan di mana sebahagian masyarakat berpandangan bahwa demokrasi bertentangan dengan budaya dan paham agama yang mereka anut? Ini karena golongan santri terutama “strong santri” tidak menerima demokrasi, mereka hanya mau sistem Islam yaitu “syura”. Begitu pula strong abangan, terdapat golongan yang menolak demokrasi karena dianggap berlawanan dengan budaya Indonesia (Jawa).
b. Kelas menengah (middle class).
Masyarakat Indonesia di Jawa tidak mengenal adanya kelas menengah (middle class). Mereka hanya mengenal “wong cilik” (orang kecil) dan “wong gedhe” (orang besar). Padahal menurut William Liddle yang dapat menjadi penyokong tegaknya demokrasi adalah kelas menengah (middle class). Ia mengemukakan: “jika demokrasi mau diamalkan maka kelas menengah harus kuat”. Maka dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa kelas menengah.
William Liddle mengatakan: jika demokrasi akan dijalankan, syarat pertama yang harus dipenuhi ialah terbinanya pertumbuhan kelas menengah, yaitu golongan sosial yang secara ekonomi cukup bebas. Ia melihat tumbuhnya golongan ini diberbagai daerah seperti para pensiunan tentara dan pegawai pemerintah sebagai elit politik yang mempunyai orientasi nasional, tetapi hal itu belum memadai.
c. Kemiskinan
Masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin. Faktor utama yang menyebabkan ramainya orang miskin di Indonesia pada umumnya bukanlah karena mereka malas, tidak mau maju atau negeri ini tidak memiliki kekayaan alam, tetapi karena faktor-faktor yang bersifat struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh penjajahan ekonomi dan sistem kekuasaan yang tidak memihak kepada upaya memajukan orang-orang miskin.
Kegagalan pembangunan ekonomi, sering menimbulkan masalah di kalangan masyarakat terutama kesenjangan sosial ekonomi antara orang-orang besar (wong gedhe) dan orang-orang kecil (wong cilik), antara golongan Cina dan pribumi, antara yang kaya dan miskin, dan adanya pengasingan (segregation) sosial yang sejak zaman penjajahan Belanda telah diciptakan dengan membuat permukiman berbagai kaum yang berbeda.
Sistem ekonomi kapitalis yang dijalankan telah gagal membawa masyarakat, bangsa dan negara ini untuk maju sesuai tujuan Indonesia merdeka yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
d. Pendidikan
Pendidikan masyarakat kita pada umumnya masih rendah. Hal ini karena efek konsep pembangunan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru hanya mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth) yang tinggi. Sedangkan institusi pendidikan yang merupakan teras (basic) bagi kemajuan satu masyarakat, bangsa dan negara, dianggap bukan faktor penggerak pertumbuhan ekonomi secara langsung. Oleh karena itu hal ini memberi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi.

Sumber: https://pss-sleman.co.id/