Pendidikan

Demokrasi dengan Sistem Ekonomi Pasar

Demokrasi dengan Sistem Ekonomi Pasar

Demokrasi sebagai sebuah Prosedur kelembagaan untuk mencapai suatu keputusan politik dimana individu mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan melalui suatu persaingan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Joseph Schumpeter:1947) telah menjadi suatu landasan baru dalam rangka penyelenggaraan negara. Demam Demokrasi melanda ke semua negara, hingga Samuael P Hutington pun, mengklasifikasikan proses Demokratisasi ini ke dalam 3 fase (gelombang), yaitu Gelombang Demokratisasi Pertama yang terjadi di Eropa pasca kemenangan Sekutu Barat dalam Perang Dunia I, Gelombang Demokrasi Kedua yaitu ketika sekutu barat menang dalam Perang Dunia II serta dipengaruhi oleh timbulnya negara-negara baru (dekolonisasi) yang mengarah pada demokratisasi, gelombang ketiga yang berawal dari kudeta yang terjadi di portugal dan meluas ke negara-negara lain termasuk di Asia, seperti Filipina dan Amerika Latin(Samuel P Hutington: 1989). Namun dalam tulisan ini, tidak akan dipaparkan mengenai gelombang demokratisasi, sebab-sebab, pola-pola dan aktor demokrasinya. Tulisan ini akan membahas hubungan demokarasi dengan sistem ekonomi pasar, pengaruhnya terhadap demokratisasi serta akan dikontekskan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia.
Demokrasi debagai sebuah landasan
Telah dipaparkan sebelumnya bahwa demokrasi telah menjadi suatu sistem pengambilan keputusan politik yang sedang digandrungi oleh sebagian basar negara-negara di dunia. Namun apa yang menjadikan demokrasi menjadi sebuah sistem yang populis? Hal ini dapat kita tinjau ke dalam dua aspek, yang pertama, dapat ditinjau dari nilai-nilai serta perangkat-perangkat demokrasi. Yang kedua ditinjau dari segi perbandingan dengan sistem lain.
Tinjauan pertama, kita akan berbicara tentang nilai yang ada dalam demokarasi. Secara filosofis, demokrasi berasal dari kehendak rakyat (will of the people) untuk mencapai kebaikan bersama ( common goods) (Joseph A Shcumpeter: 1947). Atau dapat dikatakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, seperti apa yang dikatakan oleh Lincoln. Artinya demokrasi memberi kesempatan bagi rakyat banyak untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu kebijakan publik sehingga keputusan politik yang dicapai mencerminkan kehendak rakyat. Namun sangat sulit menterjemahkan “kehendak rakyat untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik” jika dikontekskan dengan demokrasi yang ada dalam sebuah negara yang mempunyai wilayah yang cukup luas, dan jumlah penduduk yang besar. Definisi domokrasi secara filosofif tersebut mungkin lebih cocok digunakan untuk demokrsi yang digunakan secara langsung sperti pada zaman polis-polis di Yunani atau untuk beberapa orang yang berkumpul untuk mencapai suatu kesepakatan besama dalam hal-hal kecil, seperti dalam sebuah keluarga, atau suatu forum diskusi. Namun paling tidak, ada sebuah nilai yang ada dalam demokrasi yangdapat dijadikan landasan, yaitu persamaan politik, artinya semua individu mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan suara atau pendapat mereka terhadap sebuah permasalahan untuk mencapai sebuah keputusan.
Dalam konteks negara, untuk mengkonkritkan gagasan demokrasi, berarti kita berbicara prosedur demokrasi. Prosedur yang dimaksud mencakup di dalamnya prinsip (standar), dan lembaga demokrasi. Robert A Dahl dalam bukunya “On Democracy” , bahwa standar atu prinsip demokrasi adalah Partisipasi efektif, Persamaan dalam memberikan suara, pemahaman yang tercerahkan (enlightened understanding), Pengawasan agenda serta pencakupan orang dewasa. Partisipasi efektif dalam dilihat dari hak yang diberikn individu atau warga negara (dalam konteks negara) dalam memberikan pandangan atau pendapatnya terhadap suatu masalah sebelum diambil suatu keputusan. Persaman memberikan suara, berupa hak untuk memberikan suara dalam suatu pengambilan keputusan dalan suara itu dihitung sama tanpa diskriminasi. Pemahaman yang cerah berupa hak dimana seseorang dalam jangka waktu tertentu diberi kesempatan untuk ,e,[elajari terlebih dhulu kebijakan-kebijakan yang yang akan dibuat termasuk alternatifnya serta konsekuensi-konsekuensinya. Pengawasan agenda yaitu hak seseorang untuk dapat mengawasi agenda-agenda atau kebijakan yang telah disepakati. Artinya kebijakan-kebijakan yangtelah dibuat dapat dibuah jika semua anggota/ warga negara menginginkannya. Pencakupan orang dewasa, dalam konnteks ini, warga negara yang sudah dianggap dewasa (dengan kriteria yang disepakati) memiliki hak yang disebut di atas. Untuk mematerilkan beberapa prinsip di atas diperlukan beberapa lembaga demokrasi sebagai bentuk konkrit pelaksanaan demokrasi. Lembaga-lembaga tersebut adalah seperti pemilu yang jujur dan adil, kebebasan berkumpul (otonomi asosiasional) dan berpendapat, kebebasan atau hak memperoleh informasi, para pejabat yang dipilih serta hak kewarganegaraan yang inklusif ( artinya semua hak yang melekat kepada inndividu yang berada dalam sebuah negara berlaku bagi semua golongan dan dijamin oleh undang-undang).

Sumber :

https://fgth.uk/