HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
Pendidikan

HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

Selain memiliki 3 fungsi seperti di atas, dalam menjalankan tugasnya DPR dibekali dengan hak – hak sebagai berikut:

1. HAK INTERPELASI

DPR memiliki hak untuk meminta sebuah keterangan dari pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

2. HAK ANGKET

DPR berhak melakukan sebuah penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara jika kebijakan pemerintah tersebut dianggap melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertentu.

3. HAK MENYATAKAN PENDAPAT

DPR memiliki hak untuk menyatakan sebuah pendapat atas kebijakan yang dikeluarkan/dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, DPR juga berhak menyatakan pendapat terhadap kejadian luar biasa yang terjadi dalam lingkup dalam negeri maupun dunia internasional.

4. HAK BUDGET

DPR memiliki hak untuk mengesahkan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah menjadi sebuah APBN.

5. HAK BERTANYA

DPR memiliki hak untuk bertanya kepada pemerintah atau presiden secara tertulis.

6. HAK PETISI

DPR memiliki hak untuk mengajukan usul/anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah kepada pemerintah.

7. HAK IMUNITAS

DPR memiliki hak imunitas (kebal) dan tidak bisa diganggu gugat melalui pengadilan dari hasil keputusan yang telah dibuatnya.

8. HAK INISIATIF

DPR memiliki hak untuk mengajukan usulan atas rancangan undang-undang.

9. HAK AMANDEMEN

DPR memiliki hak untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar.


Sumber: https://pengetikan.co.id/geostorm-apk/