Hukum Privat dan Hukum Publik

Hukum Privat dan Hukum Publik

Hukum Privat dan Hukum Publik

Hukum Privat dan Hukum Publik
Hukum Privat dan Hukum Publik

 

Berdasarkan isinya, hukum terbagi dua yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik.

Hukum Privat merupakan hukum—baik material ataupun prosesnya—didasarkan atas kepentingan pribadi-pribadi. Sedangkan Hukum Publik merupakan hukum yang didasarkan pada kepentingan publik, materi dan prosesnya atas dasar otoritas publik. Publik di sini diwakili oleh Negara.

Hukum Privat terbagi dua, yakni (a) Hukum Sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang); (b) Hukum Sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja). Dalam bahasa asing, hukum sipil diartikan Privatatrecht atau Civilrecht, hukum perdata Burgerlijkerecht, dan hukum dagang Handelsrech. Sementara itu, Hukum Publik dibagi lima, yakni: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara), Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Internasional (a) Hukum perdata Internasional, (b) Hukum Publik Internasional.

 

Definisi Hukum Tata Negara (HTN)

Berikut beberapa definisi HTN dari para ahli:[1]

1) Van Vallenhoven: HTN mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.

2) Scholten4HTN adalah hukum yang mengatur organisasi daripada Negara.

3) Van der Pot: HTN adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.

4) Longemann: HTN adalah hukum yang mengatur organisasiorganisasi Negara.

5) Apeldoorn: HTN dalam arti sempit menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.

6) Wade and Philips: HTN mengatur alat-alat perlengkapan Negara, tugas, dan hubungannya antar perlengkapan Negara itu Paton : HTN adalah hukum mengenai alat-alat, tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan Negara.

7) R. Kranenburg: HTN meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara- terdapat dalam UUD.

8) UTRECHT: HTN mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.

 

B. Sumber Hukum Tata Negara (HTN)

Sumber hukum HTM di antaranya sebagai berikut:[2]

1) Nilai-nilai konstitusi yang tak tertulis

2) Undang-undang dasar, pembukaan dan pasal-pasalnya

3) Peraturan perundangan tertulis

4) Jurisprudensi peradilan

5) Constitutional Conventions (Kebiasaan Ketatanegaraan)

6) Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi Ius Comminis Opinio Doctorum

7) Hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi Hukum Nasional

Ketujuh sumber hukum di atas penerapannya tergantung pada keyakinan hakim. Dapat dipakai secara kumulatif atau alternatif, urutannya tidak mutlak, dan tidak menunjukkan hirarki. Untuk menentukan manakah yang paling utama, tergantung kasus yang dihadapi dan penilaian hakim.

 

C. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara (HTN)

Ruang lingkup HTN antara lain sebagai berikut:[3]

1) Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara

2) Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu

3) Cara bagaimana ditempati oleh pejabat

4) Fungsi jabatan-jabatan itu

5) Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu

6) Hubungan antara jabatan-jabatan

7) Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya.

Sumber :  http://bkpsdm.pringsewukab.go.id/blog/gelombang-elektromagnetik/