INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA

The basic concept of Indonesia is a constitutional state basically can not be separated from the travel history of Indonesia before independence. The Indonesian nation is a country before independence colonized by the Dutch, the postscript is a country that adheres to the continental European legal systems. In continental European countries, the concept of state law called rechtsstaat which builds upon the elements of the protection of human rights (human rights), the separation and division of state power to ensure protection of human rights, rule of law, the administration of justice. In addition rechtsstaat concept, in countries following the Anglo-Saxon legal system, known as the concept of state law the rule of law is built upon the pillars of the supremacy of the rule of law, of equality before the law, and the guarantee of human rights protection. Pancasila is the state law the state law that was built by the Indonesian nation based on the noble values ​​of Pancasila, whose elements are not much different from the concept of state law that was built by the countries applying the law of continental Europe. This is understandable, because with the implementation of the principle of concordance, then by Indonesia itself exactly the same system of law with the state legal system that colonizeR.

Key words: Indonesia as a state, Pancasila

A. PENDAHULUAN

Mochtar Kusumaatmadja[1] mengemukakan makna terdalam dari Negara berdasarkan atas hukum adalah: “…kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum”. Konsep negara hukum tentu saja sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan. Untuk menelusuri konsep tentang negara hukum pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran, yaitu konsep rechtsstaat dan the rule of law. Untuk memahami hal itu, dapat ditelusuri sejarah perkembangan dua konsep yang berpengaruh tersebut. Konsep “rechtssaat” berasal dari Jerman dan konsep “the rule of law” berasal dari Inggris. Istilah rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama ada, sedangkan istilah “the rule of law” mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1855 dengan judul Introduction to the Studi of the Law of the Constitution.

Konsep rechtsstaat[2] lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria rechtsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “modern Roman law”, sedangkan konsep the rule of law bertumpu pada sistem hukum yang disebut “common Law” atau “Anglo Saxon”.

Rechtsstaat dan the rule of law dengan tumpuannya masing-masing mengutamakan segi yang berbeda. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid, sedangkan the rule of law mengutamakan equality before The law[3] Akibat adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasian tersebut, muncullah unsur-unsur yang berbeda antara konsep rechtsstaat dan konsep the rule of law. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. unsur-unsur rechtsstaat :

a. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM,

c. pemerintahan berdasarkan peraturan,

d. adanya peradilan administrasi; dan

2. unsur-unsur the rule of law

a. adanya supremasi aturan hukum,

b. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan

c. adanya jaminan perlindungan HAM.

Dari uraian unsur-unsur rechtsstaat maupun the rule of law tersebut nampak adanya persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Baik rechtsstaat maupun the rule of law selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian keduanya sama-sama memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan.

Di samping itu, perbedaan antara konsep rechtsstaat dan the rule of law nampak pada pelembagaan dunia peradilannya, Rechtsstaat dan the rule of law menawarkan lingkungan peradilan yang berbeda meskipun pada intinya kedua konsep tersebut menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada konsep the rule of law tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan dalam konsep the rule of law semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum, sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon[4] menjelaskan: “Konsep Rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “Civil Law” atau “Modern Roman Law”, sedangkan konsep “The Rule of Law“ bertumpu pada sistem hukum yang disebut “Common Law”. Karakteristik Civil Law adalah “administratif“, sedangkan karakteristik Common Law adalah “judicial “. Pembentukan hukum Civil law dilakukan melalui undang-undang dan kodifikasi sedangkan Common law melalui Preseden (Judge made law).

Meskipun konsep Rechtsstaat dan Rule Of Law setelah Perang Dunia Kedua juga sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial, namun filosofi liberalistik individual dan kapitalistiknya tetap menonjol, karena itu tidak disenangi oleh negara-negara yang menganut paham sosialis-komunis. Negara-negara berpaham sosialis-komunis lalu mengembangkan konsep Socialist Legality, ialah Negara Hukum berwawasan sosialis-komunis untuk mewujudkan masyarakat sosialis tanpa kelas dan anti Hak Asasi Manusia. Konsekuensinya tidak ada tempat istimewa bagi individu untuk memiliki Hak Kekayaan Intelektual, semuanya harus diserahkan menjadi milik Negara.

Berkenaan dengan negara hukum ini, Daniel S. Lev[5] berpendapat bahwa negara hukum adalah suatu negara yang disandarkan pada pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk memperlemah elit-elit politik. Pembagian kekuasaan berdasarkan ide negara hukum menjadi suatu hal yang sah (legitimate).

Dalam konsep “Negara Hukum”, eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan atas hukum. Hal itu tercermin dari konsep Friedrich Julius Stahl[6] dan Zippelius[7] Menurut F.J. Stahl unsur-unsur utama negara hukum adalah:

1. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;

2. pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika;

3. penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur); dan

4. peradilan administrasi negara.

Sementara itu, Menurut Zippelius unsur-unsur negara hukum terdiri atas:

1. pemerintahan menurut hukum (rechtsmatigheid van bestuur);

2. jaminan terhadap hak-hak asasi;

3. pembagian kekuasaan; dan

4. pengawasan justisial terhadap pemerintah.

Dari unsur-unsur tersebut di atas nampak adanya perbedaan, jika Stahl menempatkan “penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur)” pada elemen yang ketiga dari konsep negara hukum, sebaliknya Zippelius menempatkannya pada unsur pertama dengan pengertian yang agak luas, ialah “penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum (rechtsmatigheid van bestuur)”. Di sini nampak bahwa F.J. Stahl masih sangat kental terpengaruh konsepsi dari aliran legisme, yang mana aliran tersebut menyatakan tidak ada hukum di luar undang-undang. Oleh karena itu, salah satu unsur utama negara hukum menurut F.J. Stahl adalah penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (wetmatigheid van bestuur).

Sumber : https://filehippo.co.id/