Pendidikan

Karut-Marut Pengelolaan Energi Nasional

Karut-Marut Pengelolaan Energi Nasional

Kebijakan pemerintah SBY-JK menaikkan harga harga BBM pada 23 mei 2008 memicu protes luas. Berbagai kalangan menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah yang dinilai sebagai kebijakan yang memperparah krisis Indonesia. Sikap penolakan tersebut disampikan melalui penyataan sikap lewat media massa, dialog, audiensi dengan pejabat terkait dan aksi-aksi demonstrasi di jalanan. Di Jakarta berbagai organisasi massa melancarkan protes dengan mendatangai Istana Negara, Departemen ESDM, kedutaan Negara-negara asing dan Gedung DPR Republik Indonesia. Di daerah-daerah massa mendatangi Kantor Gubernur, Bupati dan DPRD setempat.

Kenaikan BBM kali ini telah memicu aksi massa sangat luas dan terjadi diseluruh wilayah nusantara dan melibatkan seluruh sektor masyarakat. Jika melihat kuantitas massa yang turun ke jalan-jalan, penolakan rakyat terhadap kenaikan harga BBM kali ini adalah yang paling luas sejak terpilih menjadi SBY-JK sebagai presiden. Aksi-aksi massa melibatkan berbagai sektor dalam masyarakat, mahasiswa, kaum intelektual, buruh, tani, sopir angkot, pengusaha kecil dan bahkan ibu-ibu rumah tangga. Ribuan massa tumpah ruah turun ke jalan, mereka meneriakkan pemerintahan SBY–JK Bohong!!!

Tidak hanya masyarakat umum yang melakukan protes, kalangan DPR juga telah menggunakan hak konstitusi yang dimilikinya, hak interpelasi untuk mempertanyakkan kepada pemerintah mengapa melakukan kebijakan semacam itu. Apa yang dilakukan DPR adalah bentuk protes dikalangan mayoritas annggota parlemen terhadap suatu kebijakan yang dilakukan eksekutif.

Seluruh rakyat telah benar-benar marah, kesal terhadap kelakuan pemerintahan. Sejak terpilih menjadi presiden, telah sebanyak tiga kali SBY-JK menjalankan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Suatu kebijakan yang tidak pantas dilakukan ditengah situasi kemiskinan rakyat yang belum membaik sejak krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998.

Meskipun rezim mencoba menjalankan propaganda melalui berbagai media, TV, Koran, Radio, reklame-reklame, agar masarakat menerima kenaikan harga BBM, akan tetapi hal tersebut tidak pernah sanggup memanipulasi kesadaran massa. Masyarakat Indonesia, telah sedemikian menyadari bahwa sumber dari segala penderitaan bangsa ini adalah dikarenakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Pemerintah memilih menuruti kepentingan perusahaan-perusahaan minyak yang sebagian besar merupakan korporasi asing. Hal yang kemudian menyebabkan seluruh keputusan yang diambil pemerintah tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat akan tetapi mengabdi pada kepentingan pemilik modal asing. Akibatnya masyarakat Indonesia harus membayar mahal BBM yang digali dari perut bumi Indonesia pada tingkat harga yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut.

Padahal pada saat yang sama masyarakat Indonesia terus terseret dalam kemiskinan. Bank Dunia, sebuah lembaga keuangan dunia yang terus membenamkan utang pada negara ini bahkan menyatakan bahwa hampir separuh rakyat Indonesia adalah miskin atau berpendapatan antara 1 – 2 US $ per hari (World Bank, 2006). Ratusan ribu bayi dan balita di seluruh Indonesia mengalami krisis gizi dan bahkan busung lapar. Pekerjaan menjadi sangat langka, hanya satu dari 3 orang Indonesia yang bekerja, lebih dari separuh pekerja di sector formal termasuk pekerja miskin. Keadaan Indonesia tersebut tidak kunjung membaik sejak krisis ekonomi 1999, bahkan dari beberapa sisi cenderung memburuk. Suatu kondisi yang tidak perlu terjadi jika melihat besarnnya sumber daya yang dimiliki Indonesia.