Masalah Implementasi Resolusi DK PBB No. 1851

Masalah Implementasi Resolusi DK PBB No. 1851

Masalah Implementasi Resolusi DK PBB No. 1851

Masalah Implementasi Resolusi DK PBB No. 1851
Masalah Implementasi Resolusi DK PBB No. 1851

Di penghujung tahun 2008 Dewan Keamamanan PBB mensahkan Resolusi Nomor 1851 yang memberikan kewenangan pada semua negara di dunia ini untuk berperan serta dalam upaya penumpasan perompakan di wilayah laut Somalia. Resolusi ini mengundang perhatian banyak ahli hukum internasional karena salah satu isinya memberikan kewenangan kepada negara-negara untuk mengejar dan menumpas perompak tidak hanya di lepas pantai tetapi juga di wilayah darat Somalia. Kewenangan ini – meskipun agak tidak lazim – sebenarnya cukup dapat diterima karena beberapa alasan.

Pertama, Resolusi 1851 ini adalah resolusi keempat yang disahkan oleh DK PBB berkaitan dengan upaya pemberantasan perompakan di wilayah laut Somalia. Upaya seperti bantuan teknis kepada Somalia, pertukaran informasi pergerakan perompak dan pembekuan rekening yang diduga digunakan oleh perompak sebagaimana diatur dalam Resolusi 1846, 1844 dan 1838 ternyata tidak dapat menghentikan atau bahkan menurunkan kejahatan perompakan di Somalia.

Kedua, kejahatan perompakan di Somalia sudah sangat meresahkan dan berpotensi mengganggu tidak saja perdagangan internasional tetapi juga keamanan dunia karena melibatkan banyak negara sebagai korbannya. Dalam satu tahun ini saja telah 100 kapal terlibat upaya perompakan, 42 diantaranya berhasil dibajak dan 17 diantaranya masih belum dibebaskan hingga saat ini. Selain itu, wilayah perompakan ternyata telah meluas keluar dari wilayah laut Somalia, yaitu sampai ke wilayah laut Kenya dimana M/V Sirius Star dilaporkan telah dibajak. baca juga: PPKI

Ketiga, kejahatan perompakan telah beberapa kali menghalangi kapal-kapal World Food Program untuk menjalankan misi kemanusiaan mengirimkan bahan makanan dan obat-obatan kepada rakyat Somalia yang menjadi korban pertikaian bersenjata. Bahkan uang tebusan diduga kuat dipakai oleh perompak untuk mensuplai persenjataan bagi faksi-faksi yang bertikai di Somalia. Bila tidak dihentikan, maka pertikaian bersenjata di Somalia akan menjadi sangat sulit untuk diakhiri.

Oleh karena itu Resolusi 1851 dengan tegas mengajak semua negara yang mempunyai kemampuan untuk selama 12 bulan ke depan bekerjasama memberantas perompakan bersenjata. Negara-negara ini selanjutnya diberi kewenangan untuk menggunakan semua cara pantas yang dianggap perlu (”…all necessary measures that are appropriate…”) di Somalia.