Mayoritas Kondisi Bangunan SDN di Padang Lawas Utara Tidak Layak

Mayoritas Kondisi Bangunan SDN di Padang Lawas Utara Tidak Layak

Mayoritas Kondisi Bangunan SDN di Padang Lawas Utara Tidak Layak

Mayoritas Kondisi Bangunan SDN di Padang Lawas Utara Tidak Layak
Mayoritas Kondisi Bangunan SDN di Padang Lawas Utara Tidak Layak

50 persen bangunan SD Negeri (SDN) di Kabupaten Padang Lawas Utara

diketahui tidak layak. Kondisinya memprihatinkan, lantaran bangunannya masih semi permanen dengan lantai semen yang mulai bolong.

Potret mirisnya bangunan SDN tersebut dapat ditemui salah satunya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 101190 Desa Napa Gadung Laut, Kecamatan Padang Bolak. Bahkan kondisi kursi dan meja tua, menjadi pelengkap derita wajah pendidikan di Sumatera Utara.

Data yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat 208 SDN. Artinya 104 sekolah dalam kondisi tidak layak. Dinas terkait berdalih minimnya anggaran menjadi kendala utama perbaikan sejumlah sekolahan tersebut.
Kondisi Bangunan SDN Memprihatinkan
Bangunan SDN masih semi permanen (Prayugo Utomo/JawaPos.com)

“Untuk anggaran sangat minim dan sangat kurang. Untuk sarana dan prasarana, RKB,

Gaji guru, gaji honorer itu sangat kurag sekali dan harus ditambahkan,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Eva Sartika Siregar, Kamis (15/3).

Eva mengatakan, dalam setahun anggaran untuk pendidikan di kabupaten yang baru berumur 10 tahun itu mencapai angka Rp 245 miliar. Itu termasuk belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk SD dan SMP.

Dari dana tersebut, kebanyakan hanya dihabiskan untuk kebutuhan kegiatan dan gaji pegawai dan honorer. Sedangkan untuk pembangunan fisik, pihaknya masih menunggu pendanaan dari pusat.

Selain masalah anggaran, Eva mengakui bahwa tenaga pengajar di Paluta masih sangat minim

. Mau tidak mau, beberapa sekolah hanya menggunakan tenaga honorer. Jumlah guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sebanding dengan jumlah rombongan belajar (rombel). Karena menurut persyaratan, dalam satu rombel harus ada satu ASN.

“Pemerataan guru, dan juga dan SDM guru juga harus ditingkatkan,” katanya.

Selama ini juga sudah banyak ASN yang sudah mengabdi belasan tahun tidak diangkat menjadi PNS. Apalagi gaji sebagai honorer sangatlah rendah, berkisar Rp 500 – Rp 1 juta per bulannya. Jumlah honorer pun membludak, mencapai 1.000 orang. Sedangkan yang berstatus ASN hanyalah 62 orang.

Sekadar diketahui, ada perbedaan yang kentara jika melihat kondisi sekolah di bagian perkotaan dan pelosok Paluta. Untuk daerah pelosok, harus menempuh jalanan berbukit dan rusak parah. Di Desa Napa Gadung Laut bahkan ada guru yang diangkat dari masyarakat sekitar karena guru honorer yang ditempatkan di sana tidak tahan karena jauhnya lokasi mengajar.

Eva berharap, anggaran pendidikan untuk Paluta bisa ditambah. Dia juga meminta, ada pemerataan tenaga pengajar ASN khususnya untuk sekolah yang berada di pelosok.

 

Baca Juga :