Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Negara Hukum Berdasarkan Pancasila
Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 18 Agustus 1945 dan pidato Iwa Koesoema Soemantri (anggota PPKI), menunjukkan bahwa UUD 1945 memang bersifat sementara. Adapun pidato tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno: Saya beri kesempatan untuk membuat pemandangan umum, yang singkat. Cekak aos hanya mengenai pokok-pokok saja dan tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini: ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.

2. Iwa Koesoema Soemantri: Salah satu perubahan yang akan saya tambahkan, yang saya usulkan, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Disini belum ada artikel tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan itu menurut pendapat saya, masih perlu diadakan.

Dari pidato di atas nampak bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi revolusi yang bersifat sementara dan kelak akan disusun konstitusi baru yang lebih lengkap, jika suasana telah memungkinkan. Pernyataan ketua PPKI tentang sifat sementara dari UUD 1945 ini, sejalan dengan aturan tambahan UUD 1945 naskah asli yang menyatakan:

1. Dalam Enam Bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

2. Dalam Enam Bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Dari ketentuan dua ayat Aturan Tambahan UUD 1945 tersebut dapat ditarik penafsiran bahwa UUD 1945 dimaksudkan hanya berlaku untuk masa dua kali enam bulan atau setahun saja, terhitung mulai berakhirnya perang Asia Timur Raya pada tanggal 15 Agustus 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi revolusi sering pula disebut dengan Undang-Undang Dasar kilat. Oleh karena itu dapat dimengerti apabila rumusan UUD 1945 sangat singkat bila dibandingkan dengan konstitusi negara lain seperti , Malaysia, Philipina, India, Pakistan maupun Iran. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dibuat sesederhana mungkin agar dapat segera digunakan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun secara singkat itu, dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh (pasal-pasalnya), tidak ada satu kalimat atau perkataan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tetapi pengertian yang sedemikian di dapat pada alinea ke 4 (empat) Pembukaan UUD 1945: “Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia”, Jadi Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkonstitusi yang dituliskan. [8]

Memang apabila ditelusuri dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ternyata pada saat proses perumusan UUD 1945 tidak diwarnai dengan perdebatan yang mendalam tentang faham negara hukum. Walaupun dalam proses perumusan UUD 1945 di BPUPKI tidak ada perdebatan secara eksplisit tentang negara hukum, namun hal ini tidak berarti bahwa secara konseptual Indonesia adalah bukan negara hukum, karena adanya konstitusi merupakan konsekuensi dari penerimaan konsep negara hukum. Menurut Moh. Mahfud[9] pada saat pendiri negara (founding fathers) berdebat untuk menyusun sebuah konstitusi, berarti mereka secara sadar telah memilih konsep negara hukum untuk negara yang akan didirikan. Konstitusi berfungsi membatasi secara hukum, oleh karena itu penggunaan kekuasaan pemerintah tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam konstitusi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut Yusril Ihza Mahendra[10] menyatakan: “Meskipun UUD 1945 merupakan naskah konstitusi yang singkat, negara yang hendak dijelmakannya secara normatif memenuhi syarat-syarat sebuah negara hukum“. Di samping itu, dalam sidang BPUPKI[11] dapat ditemukan pendapat yang menginginkan agar negara Indonesia yang akan didirikan itu merupakan negara kesejahteraan, negara yang berkedaulatan rakyat, negara yang hendak mewujudkan keadilan, negara yang menjamin kesehatan rakyat, negara yang menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh M. Yamin, Soekarno dan Hatta.

M. Yamin[12] antara lain menyatakan : “…bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”. Selanjutnya ia menambahkan : “ Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial[13]. Dalam kesempatan yang sama Soekarno mengatakan : “Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil, Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtsvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”[14]

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ialah negara yang menjamin kesejahteraan rakyat, yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Negara yang demikian itu tiada lain ialah negara hukum. Apabila dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sebelum perubahan tidak dikemukakan pernyataan yang eksplisit tentang negara hukum, ternyata tidak demikian halnya dalam Penjelasan UUD 1945 naskah asli. Dalam Penjelasan Bagian Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara, pada Pokok Pikiran yang pertama di tegaskan : “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)”. Perlu diingat bahwa penjelasan UUD 1945 tidak pernah dibahas dalam BPUPKI, bahkan naskah tersebut baru muncul kemudian menyertai naskah UUD 1945 setelah diumumkan dalam Berita Negara pada tahun 1946.

Mohamad Fajrul Falakh[15] berpendapat, bahwa pemuatan pernyataan Indonesia sebagai sebuah negara hukum dalam Penjelasan UUD 1945 menunjukkan kesadaran post-factum, setelah terjadi kekalahan fasisme Jerman di bawah Adolf Hitler dan fasisme Jepang di bawah Tenno Heika dalam Perang Dunia II. Selanjutnya ia menyatakan, bahwa kedua rezim fasis ini dirujuk dengan rasa kagum dan percaya diri oleh Soepomo di dalam pidatonya di depan BPUPKI, dan keduanya merupakan negara kekuasaan (machtstaat). Maka dapat dimengerti apabila Penjelasan UUD 1945 hanya menerangkan negara hukum dengan cara melawankan antara rechtsstaat, sistem konstitusi, dan tidak bersifat absolutisme di satu sisi dengan machtsstaat di sisi yang lain.

Hanya saja pernyataan Indonesia adalah negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 ini pun tidak ada elaborasi lain mengenai prinsip-prinsip negara hukum, sehingga sangat sulit untuk menelusuri orientasi konsepsinya di antara berbagai konsepsi negara hukum yang ada. Berkait dengan orientasi konsepsi negara hukum ini, menurut Soetandyo Wignjosoebroto,[16] ide rechtsstaat atau yang di negeri-negeri bertradisi common law disebut the rule of law mula pertama di perkenalkan dalam ketatanegaraan Hindia-Belanda melalui Regeringsreglement (RR) tahun 1854. Ide itu digariskan dalam RR melalui tiga pasalnya, yaitu Pasal 79, 88, 89. Pasal 79 RR menyiratkan asas Trias Politika yang menghendaki diserahkannya kekuasaan peradilan ke tangan hakim yang bebas, yang berarti menyiratkan asas pembagian kekuasaan. Pasal 88 memerintahkan dilaksanakannya asas legalitas dalam setiap proses pemidanaan, sedangkan Pasal 89 melarang pemidanaan yang menyebabkan seseorang akan kehilangan hak-hak perdatanya. Sebagai negara yang telah dijajah sekian lama oleh Belanda, hukum Indonesia dapat dikelompokkan dalam keluarga Romawi – Jerman. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa pakar antara lain oleh Rene David dan John E.C. Brierley, Muhamad. Yamin dan Djoko Soetono. Rene David dan John E.C. Brierley, menyatakan “To a certain extent Indonesia, colonised by The Dutch, belongs to The Romano-Germanic family”. [17]

Sedangkan Ashary,[18] menyatakan, karena besarnya pengaruh ide rechtsstaat terhadap konsep negara hukum yang khas Indonesia, maka banyak kepustakaan Indonesia yang menyebutkan bahwa istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yamin dan Djoko Soetono.

Muhammad Yamin[19] menyatakan “Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”. Sedangkan Djoko Soetono[20] menyatakan: “Negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau dikatakan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat”.

Sumber : https://downloadapk.co.id/