Pendidikan

Penataan Kelembagaan Pemerintah dalam Konteks Good Governance

Penataan Kelembagaan Pemerintah dalam Konteks Good Governance

Dalam era reformasi seperti sekarang ini, penataan lembaga (organisasi) pemerintah telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk membentuk sebuah kepemerintahan yang baik (good governance). Mengapa menjadi sesuatu yang sangat mendesak? Karena masyarakat sebagai warga Negara semakin sadar akan hak-haknya yang harus terpenuhi dan semakin kritik terhadap segala permasalahan yang terjadi di sistem kelembagaan pemerintahan, khusus terkait dengan pelayanan publik.

Oleh karena itu, Agus Dwiyanto (2015 : 279-280) memberi isyarat perlu adanya penataan kelembagaan pemerintah. Tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel. Pemerintah saat ini memiliki 34 Kementerian, 28 Lembaga Non Kementerian (LPNK) dan 135 Lembaga Non Struktural. Jumlah ini lanjut Agus Dwiyanto, sudah sangat banyak dan cenderung membengkak, sehingga bukan hanya membuat inefisinsi tetapi juga mengganggu aktivitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks daerah misalnya, terjadinya pembengkakan jumlah SKPD karena sering dorong oleh cara pandangan yang keliru dari Kementerian dan Lembaga di pusat, dimana Kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat selalu mendorong daerah untuk mengembangkan SKPD yang memilki nomenklatur yang sama dengan Kementerian. Kemudian menggunakan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi untuk menciptakan insentif dan disinsentif bagi daerah telah membentuk SKPD yang memilki nomenklatur yang sama tadi. Akibatnya, banyak daerah yang memiliki SKPD dalam jumlah besar sekalipun relevansi dari keberadaan SKPD tersebut bagi pembagunan daerah sangat kecil.

Tentu hal itu sangat memprihantinkan dan sangat menyedihkan kita semua sebagai warga bangsa. Bagaimana tidak, uang Negara yang notabenanya uang rakyat dihabiskan begitu saja untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk mensejahterakan rakyat. Penerapan good governace dalam kelembagaan pemerintah harus menjadi harga mati yang harus segera dilaksanakan.

Karena menurut Delly Mustafa (2013: 187) pada good governace terdapat prinsip-prinsip seperti: Partisipasi masyarakat, Tegaknya supermasi hukum, Transparansi, Peduli pad stakeholder, berorientasi pada consensus, Kesetaraan, Efektifitas dan efesinsi, Akuntabilitas dan Visi strategis.

Pada konteks  penataan kelembagaan, Sedarmayanti (2013: 79) menawarkan beberapa konsep penataan melalui:

Ø  Aliansi, mensinergikan seluruh actor yaitu, pmerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam tim solid.

Ø  Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasar prinsip good governace.

Ø  Menyempurnakan struktur jabatan Negara dan jabatan negeri.

Ø  Reposisi jabatan struktural dan fungsional.

Ø  Restrukturisasi: tindakan merubah struktur yang dipandang tidak sesuai dengan tuntan zaman dan tidak efektif lagi dalam memajukan lembaga (organisasi). Menata ulang kemabli kelembagaan pemerintah, membangun organisasi sesuai tuntutan kebutuhan.

Ø  Reorientasi: mendefinisikan kembali visi, misi, peran, strategi, implementasi dan evaluasi kelembagaan pemrintah.

Ø  Menerapkan strategi organisasi, struktur lembaga (organisasi) yang efektif, efisien, rasional dan proporsional.

Ø  Menerapkan prinsip-prinsip organisasi (lembaga)

Ø  Refungsionalisasi: tindakan/upaya memfungsi kembali yang sebelumnya tidak atau belum berfungsi

Ø  Revitalisasi: upaya member tambahan energy/daya kepada lembaga (organisasi) agar dapat mengoptimalkan kinerja organisasi.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dengan melihat perkembangan yang terjadi dalam struktur kelembagaan baik pusat maupun daerah, maka sudah seyogyanya pemerintah tidak lagi memiliki alasan untuk  melakukan penataan kelembagaan secara parsial, tetapi harus holistik atau menyeluruh dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip good governace dalam bingkai reformasi administrasi.

Kita ketahui, dalam birokrasi terdapat berlapis-lapis tingkatan dari bawah keatas mulai dari staf seksi, bagian, biro dan seterusnya sehingga ada jabatan-jabatan eselon. Hal seperti ini juga dapat mengurangi pesan optimal birokrasi, karena :

v  Mengakibatkan ketidak-efesienan organisasi dalam mencapai tujuan.

v  Timbul ekonomi biaya tinggi baik pada instansi birokrasi itu sendiri  maupun pada pengguna jasanya.

v  Terdapat potensi pertentangan antara unit dan induk organisasi

v  Terjadi proses kerja yang top down dan budaya minta petunjuk dari bawahan keatasan.

sumber :
https://klubradio.co.id/seva-mobil-bekas/