Pendidikan

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah

Tata cara pencantuman anggaran pendapatan pada RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah sebagai berikut:

  1. a)Pendapatan Asli Daerah
  • Menampung penganggaran penerimaan kas umum daerah pada SKPD pemungut berupa pajak darah, retribsi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  • Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD
  • Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD
  1. b)Dana Perimbangan
  • Pendapatan yang besumber dari dana perimbangan dianggarkan oleh SKPD pada RKA PPKD berdasarkan Perpres, apabila PEraturan yang mengatur alokasi pendapatan belum ada maka target pendapatan berdasarkan tahun sebelumnya.
  1. c)Lain – lain pendapatan yang sah
  • Pendapatan yang dianggarkan oleh SKPKD pada RKA – PPKD.
  1. Belanja Daerah

  2. a)Belanja tidak langsung

Dianggarkan sebesar jumlah plafon anggaran sementara belanja tidak langsung masing-masing SKPD yang tercantum dalam rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017 dengan perhitungan sebagai berikut :

Gaji dan Tunjangan Pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai SKPD dikali 14 bulan ditambah acress 2,5%

  1. b)Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  1. c)Belanja      Penerimaan      Lainnya untuk Gubernur/Wakil Gubernur berupa Penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur dianggarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.
  2. d)Perhitungan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan pengelompokan tunjangan komunikasi pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan          kemampuan keuangan daerah. (PP 21/2007), dianggarkan pada pos Sekrtariat DPRD.
  3. e)Tambahan Penghasilan PNS diberikan kepada Pegawai Negri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka prestasi kerja motivasi kerja dan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan pertimbangan objektif, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah.

Bentuk tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan telah disetujui oleh DPRD.

  1. f)Gaji dan Tunjangan agar dihitung dengan cermat, untuk menghindari kekurangan gaji atau sisa yang cukup besar pada akhir tahun anggaran.
  2. g)Iuran BPJS Kesehatan dihitung sebesar 3% dari jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga.
  3. h)Iuran  BPJS  Ketenagakerjaan  dihitung  sebesar  0,54% dari jumlah Gaji Pokok Terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dan Jaminan Kematian sebesar 0,3%
  4. i)Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pempinan dan Anggota DPRD dihitung sebesar 3% dari gaji pokok/uang representasi dan tunjangan keluarga serta dialokasikan pada rincian obyek iuran BPJS kesehatan. Penyediaan anggaran di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

sumber :
https://www.sudoway.id/seva-mobil-bekas/