Perbuatan Badan Hukum
Pendidikan

Perbuatan Badan Hukum

Perbuatan Badan Hukum

Perbuatan Badan Hukum

Sebagaimana dikatakan badan hukum adalah

subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, karena itu badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbiatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang-orang manusia biasa. Namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama hukum. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini disebut “organ” (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsure penting dari organisasi badan hukum itu.


Organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh dilakukan, lazimnya semua ini ditentukan dalam anggaran dasar hukum yang bersangkuatan maupun dalam peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenag, tetapi dibatasi oleh ketentuan-ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan lainnya.


Tindakan badan hukum yang melewati batas yang ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggumh jawab pribadi organ yang melampaui batas, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu.


Dan persetujuan organ kedudukannya lebih tinggi ini harus dalam batas-batas kompetensinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan:”segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan kemudian telah disetujui secara sah”. Kemudian pasal 45 KUH Dagang menyatakan :

  1. “Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”.
  2. “Sementara itu, apabila mereka melanggar Sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya”.

Jadi jelas dalam hal organ bertindak diluar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan oleh pihak ketiga.


Lain halnya kalau organ itu bertindak masih berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatige daad), badan hukum tetap bertanggungjawab menurut pasal 1365 BW. Demikian sebagian pendapat besar ahli-ahli hukum, seperti Paul Scholten.


Baca Juga :