SEJARAH MPR PADA MASA ORDE LAMA
Pendidikan

SEJARAH MPR PADA MASA ORDE LAMA

SEJARAH MPR PADA MASA ORDE LAMA

SEJARAH MPR PADA MASA ORDE LAMA

Karena gentingnya situasi pasca kemerdekaan Indonesia, maka pada saat itu MPR belum bisa dibentuk secara utuh. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dalam pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 pra-amandemen, kemudian dinyatakan bahwa pemerintahan dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional dan dibentuklah DPR serta Dewan Pertimbangan Agung.

Setelah itu, terbit Maklumat Presiden No.10 yang menegaskan kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP selaku embrio DPR dan MPR. Dalam maklumat tersebut dijelaskan bahwa KNIP memiliki kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara Indonesia.

Pada tahun 1949-1950, ketika pemerintahan Indonesia berubah menjadi bentuk Republik Indonesia Serikat dengan dasarnya UUD Sementara (1950-1959), keberadaan MPR tidak dikenal dalam sistem pemerintahan. Kedudukannya digantikan oleh Konstituante yang anggotanya dipilih berdasarkan pemilihan umum pada 1 Desember 1955.

Namun kenyataannya, Dewan Konstituante yang diharapkan bisa membentuk Undang-Undang Dasar baru justru tidak bisa melakukan fungsinya. Karena perdebatan yang tak kunjung selesai, akhirnya pada tanggal 22 April 1959, pemerintah mengajukan Indonesia kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, kemudian Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya:

a. Pembubaran Konstituante.

b. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan UUDS 1950 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
c. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Jumlah anggota MPRS pada masa itu ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1960 dengan jumlah 616 orang. Dari jumlah tersebut, anggota MPRS terdiri dari:

a. 257 orang anggota DPR-GR (Gotong Royong).
b. 241 orang utusan Golongan Karya.
c. 181 orang utusan daerah.

Peristiwa pemberontakan 30 September yang dilakukan oleh PKI atau G-30-S/PKI, maka pemerintahan saat itu memandang perlunya perombakan keanggotaan MPRS yang sebelumnya telah diatur dalam Dekrit Presiden. Pemerintah dirasa perlu membersihkan MPRS dari unsur-unsur PKI serta paham komunisme.

Kemudian keluarlah UU No. 4 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa sebelum terbentuknya MPR yang dipilih langsung oleh rakyat, maka MPRS wajib menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan UUD 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum terbentuk.


Sumber: https://www.urusizin.co.id/happy-racing-apk/