Sistem Administrasi dan Sistem Pemerintahan
Pendidikan

Sistem Administrasi dan Sistem Pemerintahan

Sistem Administrasi dan Sistem Pemerintahan

Sistem Administrasi dan Sistem Pemerintahan

2.1.1. Sistem Administrasi Indonesia

Cakupan makna administrasi negara tidak hanya bersangkutan dengan aktivitas lembaga eksekutif dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, namun mencakup aktivitas seluruh lembaga negara dalam mencapai tujuan negara. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) adalah administrasi negara sebagai sistem yang diwujudkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Aspirasi publik dalam pencerahan dan pencerdasan bangsa untuk mewujudkan “Clean and Good Governance” sebagai bagian dan upaya membangun sistem administrasi negara sesuai jiwa kedaulatan rakyat merupakan hal yang perlu diutamakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun kinerja sistem administrasi negara nasional. Hal ini penting dalam mewujudkan apa yang disebut sebagai responsibility atas dasar nilai etis, asas-asas kapatutan umum dan nilai moral dalam mengelola administrasi negara.

2.1.2. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan UUD 1945, Sistem Pemerintahan Negara merupakan : “pedoman dasar dan kerangka mekanisme bagi penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara Indonesia”

  1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

(1). Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

(2). Sistem Konstitusional.

(3). Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4). Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5). Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(6). Mentri negara ialah pembantu presiden, mentri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(7). Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

sumber :
https://minerva.co.id/2020/06/seva-mobil-bekas/