Pendidikan

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

  1. Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia

  2.  Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
  3. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
  4. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden  dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
  5. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
  6. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
  7. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

sumber :